Depok, – COVID 19 adalah situasi dunia bukan hanya di Indonesia. Saat ini adalah masa Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pilkada Serentak Tahun 2020 di Indonesia, banyak pendapat yang berbeda tentang pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang sedianya dilakukan tahun ini harus ditunda sampai Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mencabut status pandemi Covid-19.

Demikian juga dengan Depok Jawa Barat. Hari Ini Organisasi Masyarakat bernama “Forum Depokrasi” yang berisikan anak muda millennial di Depok melakukan Podcast Perdana terkait pemilihan Cawalkot di Depok Jabar 2020. Diskusi Podcast yang bertemakan “Apakah Pilkada Serentak 2020 Ditunda ?” berjalan lancar.

Baca :  Willy Aditya DPR RI komisi 1 pesan ke Mahasiswa agar Pancasila di implentasikan dalam kehidupan sehari-hari

Forum Depokrasi yang mengusung “Pilkada Damai”, peduli akan terjaganya Demokrasi, terciptanya Pilkada yang tertib, jujur, konstitusional. Forum Depokrasi berusaha tetap mengawal pemilihan bersifat Netralitas dan Fokus pada upaya penanganan pandemic Covid 19 di Kota Depok Jabar.

Karena pelaksanaan pilkada 2020 diselimuti oleh ancaman penyebaran virus covid 19, dimana terdapat 45 daerah dan 270 daerah penyelenggara pilkada 2020 merupakan zona merah penyebaran covid 19.

Data menunjukkan terdapat 63 calon kepala daerah yang terkonfirmasi terinfeksi virus covid 19.

Dengan Narasumber Ramdansyah, SH, MH, MKM, MA. (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, menyampaikan sepakat dengan kebijaksanaan suatu Negara tentang pemilu atau pilkada di saat covid ini memperbaiki Ekonomi bisa mudah diperbaiki, tetapi memperbaiki manusia yang sudah meninggal tidak mungkin.

Baca :  Kemenhub Dimintai Transparansi Dan Klarifikasi Penyebab Kenaikan Harga Tiket Pesawat Oleh Tim Advokasi Penerbangan

“Menunda Pilkada sampai Covid selesai, harus ada considensi baru. Salah satunya adalah Konsisten melihat perpu kembali. Berdasarkan Perpu Pilkada, jika ada bencana pemilihan bisa ditunda. Namun ada Solusi yang bisa dipertimbangkan, adalah daerah yang zona, merah dan hitam harus ditunda, namun daerah yang aman tetap lakukan pemilihan dengan segala protokol yang lengkap. Dan kemudian menegaskan juga jika 9 Desember 2020 pilkada ditunda, bukan berarti Demokrasi gagal”, tegas Ramdansyah.

Hal berbeda diungkapkan dari narsum M. Jibril Avissena (Policy Centre Iluni Universitas Indonesia), bahwa, di masa tidak pandemi pun cukup sulit mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya di pilkada, dan bisa semakin sulit di tengah situasi pandemi yang kita hadapi. Jadi Jibril mengusulkan model desain inisiatif berbasis komunitas untuk berkembang sebagai pertahanan bersama dalam menghadapi perang melawan korona, mungkin bisa tetap melancarkan Pilkada.

Baca :  Tuntut Andi Arief Ditangkap, Abadi Indonesia Geruduk Polda Metro Jaya

Melalui Forum diskusi ini diharapkan bisa memberikan solusi terbaik bagi beragam permasalahan (poleksosbudhankam) yang ada di kota Depok Jabar dan sekitarnya. (HUMAS FORDEP 2020)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here