Sumatera Utara. Peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam menggapai kemajuan sebuah bangsa dan negara. Dalam usaha mencapai tahap negara maju, pembentukan Negara sangat bergantung dengan taraf pendidikan di suatu bangsa tersebut. Nilai pendidikan sebuah bangsa akan lenyap begitu saja jika bangsa tersebut lalai dan mudah terbawa arus globalisasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu kini menjadi sorotan publik, pasalnya instansi pemerintah tersebut yang seharusnya membantu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan pemerataan pendidikan, justru malah terlibat monopoli proyek pengadaan plang sekolahan.

Berdasarkan informasi yang di himpun, Kabid PTKP HMI Cabang Labuhanbatu Raya, M. Rahmadoni Dalimunthe, melakukan investigasi terkait issue yang berkembang tentang monopoli proyek pengadaan plang sekolahan ke beberapa sekolahan yang ada di Labuhanbatu Raya. Doni mengatakan “Kami mendapatkan data dan informasi dari Kepala Sekolah yang enggan disebutkan namanya, bahwa ternyata Koorwilcam Pendidikan Labuhanbatu melakukan pengutipan pembayaran plang dan stempel setiap sekolahan di Labuhanbatu yang diambil dari dana bos setiap sekolah. Padahal Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sebelumnya menyampaikan bahwa setiap sekolah bebas membuat plang sendiri di masing-masing sekolahnya. Namun realitanya pihak Koorwilcam Pendidikan malah mengutip uang pembayaran plang kepada pihak sekolah sebesar Rp. 3.300.00 (belum termasuk PPN 10%), ini kan jadi terkesan janggal”. Tutur Doni kepada Redaksi Bogor (31/08/19).

Masih Doni, “Sementara, menurut salah satu pengusaha las di Labuhanbatu, biaya pembuatan plang sekolah seperti yang di order oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, hanya kisaran Rp. 2.000.000. Selisih harga dibebankan Dinas Pendidikan kepada setiap sekolah  Se-Labuhanbatu mencapai Rp. 1.630.000 (termasuk PPN 10%). Hal tersebut jelas telah merugikan keuangan Negara, sebab biaya untuk pembayaran plang sekolah menggunakan dana Bos. Tugas Dinas Pendidikan itu kan Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, bukan malah mark-up plang sekolahan”. Terangnya.

Lanjut Doni, “Pada Tanggal 26 Agustus 2019 saya dan Ahmad Riski, Sekretaris GMNI Bakercab Labuhanbatu melakukan audensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Sarimpunan Ritonga, S.Pd. Namun sangat disayangkan sekali karena ternyata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu justru malah tidak mengetahui kasus mark-up plang sekolahan tersebut. Ini membuktikan bahwa Kadisdik Kabupaten Labuhanbatu tidak melakukan kontrol terhadap Koorwilcam Pendidikan serta sekolah-sekolah yang ada dibawah naungannya dan membuktikan bahwa beliau tidak becus menjalankan tugasnya untuk membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan” Pungkasnya.

“Maka dari itu, kami siap untuk melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Labuhanbatu untuk menuntut Bupati menurunkan Sarimpunan Ritonga dari jabatannya karena tidak becus urus pendidikan di Labuhanbatu, serta merekomendasikan Bupati Labuhanbatu untuk mengganti Kadisdik Labuhanbatu yang lebih profesional dan produktif”. Tegasnya.

(Ikiw)

Baca :  Sambut Baik Program Millenial Safety Road, Kadisdik Berharap Dapat Menekan Jumlah Kecelakaan Pelajar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here