Jakarta – Redaksi Bogor. Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia menyampaikan Analisa Hukum Kepada Menteri Perhubungan RI untuk meminta klarifikasi dan transparansi terhadap kenaikan harga tiket pesawat dihadapan publik dan media.

Pada 10 September 2019 tim advokasi tersebut telah mengirimkan analisa hukum terhadap Menteri Perhubungan RI, hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara, Indra Rusmi, S.H., M.H. Ia mengatakan “Ya kami telah mengirimkan secara tertulis hari ini melalui PPID Kementerian Perhubungan tanggal 10 September 2019 termasuk sudah dikirimkan juga tembusan kepada  Presiden Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia”. Tuturnya kepada Redaksi Bogor (11/09/2019).

“Kami menginginkan ada Klarifikasi dan Transparansi dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengenai harga tiket pesawat ini demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan meminta Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ombudsman memonitor hal ini”. Ujar Indra.

Sebelumnya ia menyampaikan bahwa “Struktur tarif pesawat berdasarkan UU Penerbangan Pasal 126 ayat 3 dihitung berdasarkan komponen, tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah yang ke semua komponen tersebut wajib dipublikasi ke konsumen apa saja yang membuat tarif menjadi mahal?”. Pungkasnya.

Lanjutnya Indra, “Maka Kementerian terkait wajib melakukan transparansi kepada publik agar tidak menimbulkan kegaduhan  yang berkepanjangan”. Tutupnya.

(Ikiw).

Baca :  Policy Ekonomi dan Kurva Berjalan Lambat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here