Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari ini menjadi sorotan publik, bukan karena adanya kasus besar yang diungkap, akan tetapi karena adanya perdebatan panjang terkait revisi Undang-Undang KPK yang sedang dibahas oleh DPR RI.

Menurut Yayan selaku Koordinator SMART, hal yang sangat menjadi sorotan dalam hal ini ialah Pasal 12 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Yayan mengatakan, “Kita tahu bahwa dalam UU KPK tertuang klausul dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf C, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”. Ujarnya.

Baca :  Aksi GAI di depan Istana Presiden minta intruksi penegak hukum segera proses Novel

Lanjut Yayan, “Namun terkait penyadapan ada juga Undang-Undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Imbuhnya.

Berdasarkan Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi mengatakan bahwa segala jenis penyadapan jaringan telekomunikasi apapun bentuknya adalah kegiatan ilegal. Hal ini juga bertentangan dalam Pasal 56 UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi bahwa penyadapan dapat dikenai hukuman ancaman pidana 15 tahun penjara.

“Menurut kajian dan diskusi kami, sudah lahak dan sangat pas jntuk merevisi Undang-Undang KPK itu, itu merupakan langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini. Menurut kajian kami revisi UU KPK akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ungkap Yayan.

Baca :  Langgar UU Kementrian, Airlangga Gagal Nyalon Ketum Golkar!

Melalui konferensi pers Serikat Mahasiswa Amanat Rakyat (SMART) menyatakan sikap mendukung revisi UU KPK. Adapun pernyataan dukungannya yaitu sebagai berikut:

1. Mendukung penih agenda DPR RI bersama Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU KPK.

2. Mendorong agar pemerintah segera melakukan koordinasi dengan lembaga legislatif untuk merampungkan dan mengesahkan rencana revisi UU KPK.

3. Meminta kepada seluruh instrumen KPK untuk fokus bekerja melakukan tugas dan kewajibannya dibandingkan mengomentari soal adanya rencana revisi terhadap UU KPK.

4. Mendukung  dan mengapresiasi panitia seleksi (pansel) dan hasil fit and proper test calon pimpinan KPK karena semua yang lolos sudah melewati semua proses, baik itu terst tertulis, wawancara, psikologi maupun test integritas.

Baca :  Omnibus Law dianggap Perlu Sebagai Solusi Pembangunan Nasional

5. Serikat Mahasiswa Amanat Rakyat (SMART) juga memberikan edukasi ke publik bahwasannya semakin banyak koruptor yang ditangkap bukan semakin bagus kinerja KPK, akan tetapi semakin belum berhasilnya lembaga anti rasuah itu. Seharusnya KPK mengutamakan pencegahan.

(Ikiw).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here